Pendaftaran Merek Demokrat Dipertanyakan, Pendiri Demokrat Wisnu HKP: Itu Kepunyaan Publik Bukan Kepunyaan Individu SBY

Salah seseorang pendiri Partai Demokrat Wisnu HKP Notonegoro ataupun Ki Ageng Noto terus mempertahanakan langkah Susilo Bambang Yudhoyono( SBY) yang mendaftarkan merek Demokrat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual( HAKI).

“ Merek Demokrat yang telah jadi kepunyaan publik tidak semestinya didaftarkan atas nama individu. Sebab fatsun politiknya, Demokrat bukan kepunyaan individu SBY,” kata Wisnu dalam penjelasan tertulisnya, Minggu( 17/ 4/ 2021).

Ia pula memperhitungkan Presiden keenam Indonesia itu tidak dapat diucap selaku pendiri Partai Demokrat. Wisnu menegaskan asal muasal digagasnya Partai Demokrat 20 tahun silam berawal dari gagalnya SBY mencalonkan diri selaku Wapres pada Persidangan Istimewa MPR RI 2001.

“ Awal mulanya SBY meragukan partai Demokrat dapat jadi kendaraan politiknya. Ruang bibliotek rumah Cikeas jadi saksi bisu pertemuan 4 mata antara aku serta SBY, guna meyakinkan intensitas kami membuat partai pengusung capres di pemilu 2004,” katanya.

Usai pertemuan itu, dalam ekspedisi kembali dari Cikeas di tengah malam, Wisnu menemukan inspirasi dari lambang segitiga Mercedez Benz di atas kap mobilnya, buat diadopsi selaku logo partai Demokrat.

“ Keesokan harinya aku menghubungi Vence Rumangkang sembari dinner ketemu di Hilton Hotel. Aku tunjukkan rancangan lambang Partai Demokrat hasil inspirasi itu berikut makna serta maknanya,” kenang Wisnu.

Rancangan Wisnu setelah itu disempurnakan di sebagian bagian atas masukan SBY, sampai jadi lambang Demokrat saat ini.“ Itu maksudnya SBY bukan pencipta logo Demokrat, tetapi cuma membagikan donasi buat penyempurnaan saja,” ucapnya.

Ia membantah klaim putra Vence, Steven Rumangkang, yang mengaku mengerjakan logo Demokrat atas ilham serta perintah SBY.

Atas dasar itu, Wisnu mengirim pesan terbuka memohon Departemen Hukum serta HAM buat menolak pendaftaran merek Partai Demokrat yang dicoba SBY.

“ Aku mohon dengan hormat demi keadilan serta kebenaran, supaya Dirjen HAKI Kemenkumham menolak dengan tegas pengajuan Hak Cipta serta Kekayaan Intelektual oleh kerabat Soesilo Bambang Yudhoyono qq PT Royal Pesona Indonesia atas logo/ lambang Partai Demokrat selaku kepunyaan pribadinya,” harap Wisnu.

Ia menyindir SBY supaya membentuk partai sendiri, apabila bernafsu mempunyai partai.“ Mengapa SBY tidak mendirikan Partai Yudhoyono saja? serta Demokrat dikembalikan kepada para kader selaku stakeholder,” ucapnya.( Din)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *